Pimpinan DPR telah menerima dan merespons kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka juga telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang setuju untuk bertemu dengan mereka besok. Sekretaris Negara juga telah dihubungi sebelumnya, tetapi penerima dari pihak pemerintah belum dipastikan. Beberapa isu yang dibawa oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”, dan DPR memberikan jaminan bahwa akan dilakukan tinjauan komprehensif mengenai tunjangan dan transparansi institusi sebagai bagian dari agenda tersebut. Besok, pemimpin fraksi akan bertemu untuk menyelaraskan posisi dan mencapai konsensus.
Pimpinan DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk memerintahkan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya. DPR menjelaskan kepada mahasiswa bahwa Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset terhubung dengan beberapa undang-undang lainnya dan harus menghindari tumpang tindih. Setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Revisi KUHAP tetap terbuka untuk masukan publik, namun DPR telah meminta Komisi III untuk menghormati batas waktu yang telah ditentukan, mengingat konsultasi yang sudah sangat luas dan panjang. DPR berharap RUU KUHAP dapat diselesaikan sebelum akhir sesi ini agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset dapat segera dilanjutkan.
Reformasi komprehensif di DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, dengan tujuan membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Seluruh anggota berkomitmen untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menggunakannya sebagai dasar evaluasi bersama untuk masa depan.
