Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago mengkritisi rencana Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) baru yang mensyaratkan setiap koki atau chef di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sertifikat. Irma menyatakan bahwa hal itu akan sulit diterapkan mengingat banyaknya SPPG yang ada di Indonesia. Menurutnya, yang terpenting adalah bahwa SDM yang bekerja di SPPG harus memahami usaha katering atau memiliki pengalaman bekerja di katering.
Irma menekankan bahwa katering yang dimaksud adalah katering besar yang memiliki risiko yang berbahaya jika tidak dijalankan dengan baik. Meskipun rekrutmen puluhan ribu chef untuk bekerja di SPPG adalah sesuatu yang mungkin dilakukan, hal itu harus realistis dengan mempertimbangkan keterbatasan SDM di bidang tersebut.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang mengumumkan bahwa BGN akan menerapkan SOP baru yang mensyaratkan setiap koki di SPPG harus memiliki sertifikat resmi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan terjadi. Nanik menegaskan bahwa keberadaan chef bersertifikat menjadi kunci untuk menjaga higienitas dan kualitas masakan di dapur MBG.
BGN berencana membuka rekrutmen puluhan ribu chef bersertifikat untuk memperkuat kualitas produk makanan yang dihasilkan dari dapur Program MBG di seluruh Indonesia. Nanik menekankan bahwa ini adalah peluang kerja bagi chef profesional untuk bekerja di SPPG. Sebagai langkah pengawasan yang lebih ketat, yayasan mitra juga diharapkan dapat menyediakan koki pendamping sebagai bagian dari kebijakan baru yang diterapkan oleh BGN.
