Pada Sabtu, 11 Oktober 2025, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, memberikan penjelasan mengenai pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026. Menurutnya, hal ini disebabkan karena pendapatan negara atau fiskal tidak mengalami peningkatan signifikan sementara belanja negara terus bertambah. Dia menyebutkan bahwa pemerintah saat ini fokus pada program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya mencapai hampir Rp 335 triliun.
Fauzi menjelaskan bahwa program-program andalan Presiden Prabowo, seperti MBG, hilirisasi pangan, dan energi membutuhkan anggaran besar. Oleh karena itu, anggaran negara akan diprioritaskan untuk mendukung program-program tersebut. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga menegur para gubernur yang memprotes kebijakan pemotongan TKD. Dia mengingatkan agar para kepala daerah melakukan introspeksi terhadap efisiensi penggunaan anggaran di daerah dan menggunakan anggaran dengan prinsip efisiensi serta tepat sasaran.
Tito menyoroti bahwa pemborosan anggaran menjadi salah satu penyebab berbagai persoalan hukum di daerah, termasuk operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah kepala daerah. Karena itu, para gubernur diminta untuk tidak langsung menolak kebijakan pemotongan TKD dan melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran di daerah. Selain itu, Tito mengingatkan bahwa program-program prioritas pemerintah harus mendapat dukungan anggaran yang memadai untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
