Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendeklarasikan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah yang ditujukan untuk penanggulangan bencana di Pulau Sumatera, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto setelah menghadiri Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di Kota Yogyakarta. KPK berencana menugaskan kedeputian terkait untuk koordinasi, supervisi, dan pencegahan guna mencegah adanya penyimpangan terkait dengan penerimaan bantuan dan donasi masyarakat. Salah satu alasan di balik langkah ini adalah karena banyak kementerian/lembaga membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan donasi dalam situasi bencana alam yang terjadi di tiga provinsi Sumatera tersebut. Sebelumnya, banjir bandang dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan total korban meninggal dunia mencapai 921 jiwa dan 392 jiwa hilang. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penanganan bencana tersebut secara nasional dan menjadikannya prioritas nasional. Dalam rapat terbatas penanganan bencana di Aceh, Presiden Prabowo menyampaikan tujuh arahan penting, salah satunya adalah memastikan kecepatan, ketepatan, dan konsistensi dalam upaya pemulihan warga terdampak. Dewan Pengawas KPK sebelumnya telah memeriksa penyidik terkait kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menyangkut Bobby Nasution.
