Pada Senin, 12 Januari 2026, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan rencananya untuk melakukan audit menyeluruh terhadap semua proyek pembangunan yang dilaksanakan pada anggaran tahun 2025. Ia bahkan mengancam untuk tidak melunasi secara penuh bagi kontraktor yang menghasilkan pekerjaan berkualitas rendah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan dana sebesar Rp621 miliar untuk melunasi sisa pekerjaan pembangunan, namun pembayaran tersebut akan ditinjau terlebih dahulu hasil evaluasinya di lapangan. Dedi menegaskan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas dalam penggunaan uang negara merupakan hal yang sangat penting. Ia juga mengapresiasi partisipasi masyarakat Jawa Barat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Dedi juga membuka ruang bagi pengawasan partisipatif dengan mengajak warga Jawa Barat untuk melaporkan langsung kualitas proyek pembangunan melalui media sosial guna menjamin kontrol kualitas yang objektif dan transparan. Sebelumnya, Pemprov Jabar mencatatkan sejarah dengan saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hanya Rp500.000 pada akhir tahun, namun terdapat keterlambatan pembayaran kepada kontraktor senilai Rp621 miliar pada APBD Tahun 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengakui kondisi tunda bayar tersebut yang disebabkan oleh ketidakcapaian target pendapatan yang progresif.
