Digitalisasi bansos dapat menurunkan kesalahan data penerima manfaat secara signifikan, kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Hasil uji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menunjukkan peningkatan akurasi data penerima bansos melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Sebelum adanya sistem digitalisasi DTSEN, tingkat kesalahan data untuk PKH mencapai 77,7 persen, sementara untuk BPNT sebesar 70 persen. Setelah uji coba, kesalahan data berhasil diturunkan menjadi 28,2 persen untuk PKH dan 17,6 persen untuk BPNT. Meski demikian, Menteri Ipul mengakui bahwa tidak mungkin mencapai akurasi data 100 persen karena dinamika sosial dalam masyarakat. Harapannya adalah dapat terus meningkatkan keakuratan data penerima bansos melalui pembaruan DTSEN dan evaluasi hasil uji coba yang dilakukan secara terus menerus. Uji coba ini akan dilanjutkan di 40 kabupaten/kota di Indonesia sepanjang tahun 2026 dengan tujuan memastikan masyarakat yang layak menerima bansos dapat merasakan manfaatnya.
Semua ini dilakukan dalam upaya untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran, dan penerapan digitalisasi bansos dapat diterapkan secara lebih luas di berbagai daerah Indonesia. Gus Ipul juga menyoroti pentingnya laporan per tiga bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk terus meningkatkan keakuratan data penerima bansos. Dengan demikian, diharapkan bahwa masyarakat yang memang membutuhkan dan layak menerima bantuan sosial dapat terjangkau secara efisien.
