Rapat terkait pembangunan gerai dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMMP) yang dijadwalkan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, harus ditunda. Penundaan tersebut dilakukan untuk memastikan pembahasan yang lebih komprehensif dengan pihak terkait dan pemerintah terkait akuntabilitas dan efektivitas program di lapangan. Komisi VI DPR telah melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah guna melihat perkembangan pembangunan gerai dan koperasi desa langsung.
Menurut Nurdin Halid, rapat tersebut sangat penting terkait dengan akuntabilitas, yang menjadi sorotan masyarakat. Kunjungan kerja ke lapangan juga memberikan temuan yang perlu diklarifikasi kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara terkait manajemen, administrasi, dan efektivitas pembangunan gerai di desa. Selain itu, terdapat desa-desa dengan jumlah penduduk sedikit namun memiliki gerai yang ditempatkan di sana, hal ini dinilai tidak efektif.
Informasi bahwa PT Agrinas Pangan akan mengelola usaha gerai selama dua tahun pertama membuat pentingnya kembali meninjau skema tersebut karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat desa. Meskipun ada masukan dan protes dari masyarakat terkait implementasi program, Komisi VI tetap mendukung program pemerintah selama sesuai dengan tujuan awal. Perlunya kehadiran pimpinan PT Agrinas Pangan dan Menteri Koperasi dalam rapat lanjutan untuk memberikan penjelasan langsung terkait kebijakan dan pelaksanaan program di lapangan.
Nurdin menekankan pentingnya kehadiran Dirut PT Agrinas Pangan bersama Menteri Koperasi dalam rapat lanjutan untuk memberikan penjelasan langsung terkait kebijakan dan pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, rapat terkait pembangunan gerai dan pembentukan KDKMMP harus ditunda untuk memastikan kehadiran pihak terkait yang diperlukan.
