Pada Selasa, 14 April 2026, Analis Politik Senior Boni Hargens memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan instruksi kepada Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit, Kepala BIN Muh Herindra, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum berangkat ke Rusia. Boni mengatakan bahwa kolaborasi lintas sektoral sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu akibat perang di Timur Tengah. Menurutnya, respons yang simetris dari para pembantu Presiden dan pimpinan institusi negara sangat diperlukan dalam merespons langkah Presiden Prabowo, sebagai modal besar yang menuntut respons yang seimbang. Boni juga menekankan bahwa respons simetris tidak hanya formalitas birokrasi, melainkan keharusan strategis yang harus diwujudkan dalam langkah konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Keselarasan gerak antara Polri, TNI, BIN, dan Kemenkeu dianggap kunci keberhasilan dalam agenda antipenyelundupan yang diusung oleh Presiden Prabowo.
Boni juga menyatakan bahwa keberhasilan Kejaksaan Agung dalam menyelamatkan aset negara telah memberikan keyakinan kepada Presiden Prabowo untuk memperluas upaya penegakan hukum ekonomi. Dalam kurun waktu 1,5 tahun memimpin, Kejaksaan Agung telah berhasil menyelamatkan aset negara sebesar Rp 31,3 triliun. Selain itu, Boni juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektoral antara Polri, TNI, dan BIN untuk menghadapi potensi ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Menurutnya, kolaborasi ini bukan hanya koordinasi teknis, melainkan sinergi strategis yang harus dibangun di atas fondasi kepercayaan, komunikasi terbuka, dan pembagian peran yang jelas. Boni menjelaskan bahwa masing-masing institusi memiliki keunggulan yang saling melengkapi, seperti keunggulan Polri dalam penegakan hukum sipil, kekuatan TNI dalam pengamanan wilayah perbatasan, dan kemampuan analisis intelijen BIN. Selain itu, konsep ketahanan nasional juga dibahas oleh Boni, di mana ketahanan nasional tidak hanya terbatas pada dimensi militer, melainkan juga mencakup ketahanan ekonomi, pangan, energi, dan fiskal negara.


