Prabowo Subianto Menguji Check and Balance dengan PDIP
Pada Rabu, 20 Mei 2026, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena menjadi satu-satunya partai di parlemen yang berada di luar pemerintahan. Menurut Prabowo, keberadaan PDIP sebagai oposisi sangat penting untuk menjaga demokrasi di Indonesia.
Pentingnya Peran Check and Balance dalam Demokrasi
Dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, Prabowo menegaskan bahwa keberadaan oposisi seperti PDIP memastikan adanya check and balance terhadap lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan. Menurutnya, kritik dan pengawasan dari oposisi sangat diperlukan agar pemerintah dapat bekerja secara lebih akuntabel.
“Tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati, saya hargai itu, demokrasi kita perlu check and balance, saya faham dan mengerti, PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah, saya mengerti itu, sebenernya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita,” ujar Prabowo.
Instruksi Prabowo kepada Menteri Terkait Tender Proyek
Prabowo juga membagikan bahwa ia telah memberikan instruksi kepada jajaran menterinya untuk tidak menghambat perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PDIP ketika ingin mengikuti tender proyek pemerintah. Ia mencontohkan ketegasan tersebut dengan kasus pribadinya saat Ibu Megawati Soekarnoputri memberikan dukungan pada dirinya yang kala itu tidak berkuasa.
Prabowo menegaskan bahwa sebagai Presiden, penting untuk tidak melihat latar belakang politik suatu perusahaan dalam tender proyek. Yang terpenting adalah kualitas dan kebenaran dari penawaran tersebut. Sikapnya ini merupakan sesuatu yang dapat menggarisbawahi bahwa integritas dan keadilan harus menjadi pegangan utama dalam pemerintahan.
Dengan demikian, Prabowo dengan tegas menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah dan oposisi, terutama PDIP, merupakan bagian integral dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam demokrasi di Indonesia.
