BPJS Kesehatan Meluncurkan LANURI untuk Permudah Akses Layanan JKN di Daerah 3T
BPJS Kesehatan telah meluncurkan Layanan Ujung Negeri (LANURI) sebagai upaya untuk memperluas akses Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). LANURI merupakan gabungan antara layanan digital dan jemput bola agar masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses tetap dapat mengakses layanan administrasi kepesertaan dan informasi JKN secara lebih mudah.
Peluncuran LANURI di Berbagai Daerah
Peluncuran LANURI merupakan bagian dari program Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan dan dilaksanakan secara serentak di 558 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada Senin (13/7/2026). Pusat peluncuran program ini berlangsung di Ballroom IGM Brataranuh Lantai 3, Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat.
Implementasi LANURI di Daerah 3T
LANURI dirancang untuk membawa layanan JKN lebih dekat kepada masyarakat di wilayah 3T. Program ini menggabungkan layanan digital VIOLA (Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi) dengan layanan jemput bola melalui BPJS Keliling. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan untuk berbagai keperluan administrasi kepesertaan JKN.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa LANURI merupakan salah satu implementasi dari program Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan. Dengan mengoptimalkan layanan VIOLA dan BPJS Keliling, diharapkan semakin banyak masyarakat di wilayah terpencil dapat mengakses layanan JKN dengan mudah.
Cara Kerja LANURI di Daerah 3T
LANURI menggabungkan dua pendekatan layanan, yaitu VIOLA dan BPJS Keliling. Melalui VIOLA, peserta dapat mengurus administrasi kepesertaan, memperbarui data, mengubah FKTP, memperoleh informasi layanan, serta menyampaikan pengaduan melalui video conference secara daring.
Sementara melalui layanan BPJS Keliling, petugas BPJS Kesehatan akan mendatangi langsung masyarakat di daerah yang belum memiliki akses internet memadai atau masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital. Dengan demikian, pelayanan JKN tetap dapat diberikan tanpa tergantung pada infrastruktur digital.
