KPK Tetap Solid dengan BPK Meski Tangani Kasus Suap di Pemkab Muara Enim
Pada Kamis, 16 Juli 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan suap terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatera Selatan, tidak akan memengaruhi hubungan kelembagaan antara KPK dan BPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa perkara yang sedang diselidiki merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum, sehingga tidak akan mengganggu kerja sama yang sudah terjalin antara kedua lembaga tersebut. Budi menambahkan bahwa KPK dan BPK telah memiliki koordinasi yang erat selama ini, terutama dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara pada kasus korupsi.
Proses Penyidikan Berjalan Lancar
Budi juga menjelaskan bahwa selain bekerja sama dengan BPK, KPK juga berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendukung proses penyidikan. Kerja sama institusional, komunikasi, dan koordinasi yang intens dilakukan oleh kedua lembaga tersebut telah menjadi prioritas dalam menangani kasus korupsi.
Selama proses penyidikan kasus tersebut, KPK memanggil Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Hal ini dilakukan guna melengkapi konstruksi kasus dugaan suap yang terkait dengan hasil audit sejumlah pengadaan di Kabupaten Muara Enim. Pemeriksaan terhadap saksi dan pejabat BPK lainnya merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengungkap kasus secara menyeluruh.
KPK yakin seluruh saksi yang dipanggil akan memberikan keterangan yang dibutuhkan untuk memperkuat alat bukti dan mengungkap pelaku korupsi yang terlibat dalam kasus tersebut. Meski tengah menangani kasus suap yang melibatkan BPK, KPK tetap memastikan soliditas kerja sama dengan lembaga pemeriksa keuangan tersebut agar penegakan hukum tetap berjalan efektif.
