Anggaran Bina Marga Provinsi Jambi Tantangannya Adalah Meningkatkan Jalan Mantap
Pada Rancangan KUA–PPAS APBD Tahun 2027, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp70,197 miliar untuk Bidang Bina Marga Dinas PUTR Provinsi Jambi. Namun, meskipun anggaran tersebut besar, tantangan utamanya adalah meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Jalan Mantap secara signifikan.
Penanganan Infrastruktur Jauh Lebih Besar dari Kemampuan Fiskal Daerah
Dengan panjang jaringan jalan provinsi mencapai 1.183,787 kilometer, diperlukan penanganan infrastruktur yang masih jauh lebih besar dari kemampuan fiskal daerah. Data kondisi jalan provinsi hingga Mei 2026 mencatat bahwa 71,62 persen jalan berada dalam kondisi mantap, sementara sisanya memerlukan penanganan bertahap.
Postur Anggaran dan Proyeksi Peningkatan Jalan Mantap
Analisis terhadap postur anggaran Bidang Bina Marga menunjukkan bahwa alokasi tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk pekerjaan fisik. Diperkirakan biaya peningkatan jalan sebesar Rp3–5 miliar per kilometer hanya mampu meningkatkan kondisi jalan mantap sekitar 10 hingga 18 kilometer. Akibatnya, persentase jalan mantap Provinsi Jambi diproyeksikan hanya meningkat sekitar 0,8–1,5 poin persentase.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata menekankan bahwa pembangunan infrastruktur jalan perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih terukur dan berorientasi pada manfaat ekonomi masyarakat. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas perencanaan. Setiap rupiah yang dialokasikan harus diarahkan pada ruas-ruas prioritas yang mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, Ivan juga menilai bahwa percepatan pembangunan jalan tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Pemerintah Provinsi Jambi perlu lebih agresif memperjuangkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta membuka peluang pembiayaan multiyears maupun kolaborasi dengan sektor swasta pada kawasan strategis dan koridor logistik.
