Fraksi PDIP Pangandaran Dukung KUA-PPAS 2027 dengan Catatan Kritis
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Pangandaran telah memberikan dukungan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Meskipun mendukung kelanjutan pembahasan, PDIP juga memberikan sejumlah catatan kritis terkait hal penting dalam penyusunan anggaran daerah.
Sinyal Hijau dengan Catatan Kritis
Ketua Fraksi PDIP DPRD Pangandaran, Ngisom, menyampaikan pandangan tersebut dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi setelah mendengar penjelasan dari Bupati Pangandaran. Dalam rapat yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD serta sejumlah pejabat terkait, Ngisom menggarisbawahi tantangan kapasitas fiskal daerah dalam menyusun APBD 2027.
Ia menegaskan bahwa efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat harus menjadi fokus utama dalam penyusunan anggaran. Program-program daerah yang tidak efektif perlu dievaluasi, sementara program yang berhasil memerlukan peningkatan alokasi dana. Setiap pengeluaran daerah harus memberikan manfaat yang konkret dan merata bagi masyarakat.
Integrasi Pariwisata dengan Sektor Lain
Kebijakan terkait APBD 2027 di Pangandaran difokuskan pada pertumbuhan ekonomi melalui integrasi sektor pariwisata dengan sektor lain seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan industri kreatif. Fraksi PDIP menekankan pentingnya distribusi ekonomi yang adil dari sektor pariwisata agar manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, Fraksi PDIP juga membahas isu terkait pelantikan Sekretaris Daerah baru dan perlindungan anak. Mereka memberikan ucapan selamat kepada Sekda baru dan mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk perlindungan anak serta peningkatan mutu pendidikan di daerah tersebut.
Fraksi PDIP menyatakan komitmennya untuk mengawal pembahasan KUA-PPAS TA 2027 demi menciptakan APBD yang adil dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
