Kebakaran Hutan dan Rencana Pembelajaran Darurat Akibat Karhutla di Kalimantan
Pemerintah Indonesia tengah menghadapi masalah serius terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Pulau Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mencatat skala paparan bencana Karhutla yang cukup besar per 11 Agustus 2026.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti telah menyampaikan upaya terkait pembelajaran darurat asap dengan memperbarui Surat Edaran (SE) Menteri sebagai penegasan protokol pembelajaran darurat asap.
Skema Pembelajaran Jarak Jauh untuk Murid Terdampak Karhutla
Saat ini, beberapa kabupaten/kota di Kalimantan telah melakukan skema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk 3.524 satuan pendidikan dengan total 571.338 murid. Langkah ini dilakukan di beberapa wilayah, antara lain Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dan daerah lainnya yang terdampak Karhutla.
Mendikdasmen menegaskan prinsip utama dalam situasi ini, yaitu keselamatan warga sekolah, kelangsungan hak belajar murid, dan perencanaan pemulihan pascabencana sejak awal. Kemendikdasmen siap bersinergi dengan seluruh instansi terkait untuk memastikan murid terdampak Karhutla tetap dapat belajar secara efektif, adaptif, dan efisien.
Tindakan Pemerintah di Banjarbaru Terkait Karhutla
Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang dikeluarkan pada 21 Agustus 2026 menetapkan langkah-langkah konkret dalam menghadapi Karhutla. Seluruh satuan pendidikan di Kota Banjarbaru menerapkan PJJ mulai tangal 24 hingga 28 Agustus 2026. Pendidik dan tenaga kependidikan tetap berkewajiban bekerja di sekolah dengan waktu yang telah ditentukan.
Walaupun tantangan Karhutla masih ada, Pemerintah Indonesia dan instansi terkait terus berusaha agar proses pembelajaran murid tidak terganggu dan tetap berjalan lancar meski dalam situasi darurat akibat bencana alam.
