Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, anggota DPR RI Dapil NTB II, mengungkapkan keprihatinannya terkait insiden keracunan yang menimpa 352 siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kejadian tersebut terjadi setelah siswa-siswa tersebut mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Evaluasi Program MBG

Sari menegaskan bahwa kejadian ini harus dianggap serius dan bukan sebagai masalah sepele. Program MBG merupakan inisiatif penting pemerintah yang ditujukan untuk anak-anak, sehingga aspek keamanan, kualitas makanan, dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) harus menjadi fokus utama.

“Saya prihatin dengan kejadian keracunan yang dialami ratusan siswa. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas. Karena itu, penyebab kejadian ini harus diusut secara menyeluruh,” ujar Sari Yuliati.

Tindakan Tegas dan Pengawasan

Sari Yuliati juga menekankan pentingnya penerapan SOP secara disiplin oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta perlunya evaluasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap pelaksanaan program di lapangan. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur, Sari meminta agar sanksi yang tegas diberikan sesuai ketentuan.

“Evaluasi tidak cukup hanya mencari penyebab kejadian. Kita juga harus memastikan apakah seluruh SOP telah dijalankan dengan benar. Jika ada kelalaian, tentu harus ada sanksi tegas agar menjadi pembelajaran dan tidak terjadi lagi di tempat lain,” tambahnya.

DPR RI juga akan terus mengawasi pelaksanaan MBG dan kinerja BGN serta SPPG di berbagai daerah. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas dan keamanan makanan yang diberikan. Maka, peristiwa keracunan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki pelaksanaan di lapangan, dan menjamin bahwa setiap anak menerima makanan yang aman dan bergizi.