Komisi Yudisial (KY) menyoroti kericuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Pati, Jawa Tengah, pada Jumat (9/10/2026). Insiden yang melibatkan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, itu diduga mencakup intimidasi dan penyiraman air terhadap juru bicara PN Pati.
Kericuhan tersebut juga diwarnai tuduhan bahwa hakim menerima suap sebesar Rp1 miliar. KY menilai rangkaian tindakan itu berpotensi masuk kategori perbuatan merendahkan kehormatan hakim dan pengadilan (PMKH).
KY Soroti Dugaan Perendahan Martabat Pengadilan
Juru Bicara KY, Anita Kadir, menyampaikan keprihatinan atas kejadian di lingkungan PN Pati. Menurut dia, pengadilan semestinya menjadi tempat yang menjunjung tinggi kehormatan serta kewibawaan lembaga peradilan.
Berdasarkan informasi yang diterima KY, tindakan dalam insiden tersebut dinilai tidak pantas dilakukan di lingkungan persidangan atau misbehaving in court. Peristiwa itu juga dianggap berpotensi menyerang integritas dan imparsialitas pengadilan, yang disebut sebagai scandalising the court.
“KY mengajak publik turut berkontribusi dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim,” kata Anita, dikutip Minggu (11/10/2026).
KY telah berkomunikasi dengan pihak PN Pati untuk berkoordinasi mengenai dugaan PMKH tersebut. Koordinasi itu berkaitan dengan perkara Nomor 5/Pid.Pra/2026/PN.Pti.
Persidangan Masih Berlangsung
Perhatian KY diberikan ketika proses persidangan perkara tersebut belum selesai. Persidangan dijadwalkan masih berlangsung hingga 16 Oktober 2026.
Anita menegaskan, insiden di PN Pati menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap hakim perlu terus diperkuat. Menurut dia, proses peradilan harus berjalan secara independen dan bebas dari tekanan maupun intimidasi.
“Oleh karena itu, KY mendorong penerapan efektif Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Pengadilan dan Persidangan,” ujar Anita.
KY berharap penerapan aturan tersebut dapat memastikan hakim menjalankan tugas dan fungsinya secara aman. Sistem pengamanan itu juga dinilai penting untuk mencegah intervensi yang berpotensi mengganggu jalannya proses peradilan.
Lembaga tersebut kembali menekankan pentingnya menjaga kehormatan hakim dan pengadilan. Menurut KY, upaya itu diperlukan agar pelaksanaan kekuasaan kehakiman tetap merdeka dan independen selama proses hukum berlangsung.


