REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu menjelaskan bahwa partainya akan mengadakan rapat kerja nasional (Rakernas) pada tanggal 24 hingga 26 Mei mendatang. Forum tersebut akan menjadi tempat bagi PDIP untuk mengambil sikap terkait pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
PDIP sendiri tidak mengenal istilah oposisi karena yang terdapat hanyalah di dalam atau di luar pemerintahan. Partai yang berlambang kepala banteng ini juga sudah memiliki pengalaman di luar pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Kita bisa memberikan kebijakan alternatif yang baik (saat berada di luar pemerintahan) dan kita juga bisa berdiskusi dengan pemerintah. Jadi manfaatnya ketika kita berada di luar pemerintahan, kita dapat memastikan sistem kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah berjalan dengan efektif,” ujar Masinton dalam sebuah diskusi daring pada Sabtu (4/5/2024).
Menurutnya, berada di luar pemerintahan juga memiliki peran yang baik, meskipun keputusan tersebut ada di tangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Selain sebagai pengawas, sikap tersebut juga merupakan bagian dari edukasi politik bagi publik.
“Biar rakyat juga memiliki alternatif-alternatif pandangan yang disajikan, baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah. Nah tentu jika PDIP berada di luar pemerintahan, kita tidak asal berbeda,” ujar Masinton.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli menilai peran oposisi sangat penting dalam mengawasi pemerintahan yang akan datang. Ia sendiri tidak setuju dengan narasi koalisi besar untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Jika tidak ada yang mengambil peran oposisi, kebijakan yang diambil akan seperti masa Orde Baru yang cenderung merugikan masyarakat. Terlebih jika semua partai politik di parlemen bergabung dengan koalisi besar tersebut.
“Jika semua bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran, ya wassalam, DPR tidak berfungsi dengan baik,” ujar Romli dalam diskusi yang digelar Pusat Riset Politik BRIN, Jakarta, pada Senin (29/4/2024).
Menurutnya, PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi harapan terakhir untuk mengambil peran oposisi, meskipun PKS sudah menyatakan ingin bertemu terlebih dahulu dengan Prabowo.
“Sisanya hanya PDIP. Kalau PDIP punya dua faksi yang ingin tetap di oposisi dan yang ingin bergabung,” kata Romli.
