33.1 C
Jakarta
Sunday, October 27, 2024
HomeBeritaLegislator Mendorong Pemprov Jakarta untuk Membina Juru Parkir Liar

Legislator Mendorong Pemprov Jakarta untuk Membina Juru Parkir Liar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk membina para juru parkir liar agar memiliki pekerjaan yang layak setelah dilakukan penertiban terhadap mereka di sejumlah minimarket di Ibu Kota.

“Itu bukti bahwa kita juga memiliki kewajiban moral terhadap jukir liar yang menjadi pengangguran, terutama karena mereka adalah warga Jakarta,” kata August.

August mengakui bahwa memang perlu dilakukan penertiban terhadap juru parkir liar di minimarket, namun juga perlu dicari solusi karena tindakan tersebut dapat menghilangkan sumber penghasilan mereka. Menurutnya, jukir liar yang sudah ditertibkan seharusnya mendapatkan pembinaan dan diusulkan untuk menjadi relawan parkir.

“Sebaiknya mereka dibina menjadi relawan parkir yang tidak menarik tarif, namun bisa menerima bayaran jasa karena mereka telah berjasa dalam mengatur dan menjaga kendaraan pelanggan,” ujarnya.

Selain itu, para juru parkir liar diharapkan untuk memiliki perilaku sopan dan menjaga keamanan di sekitar lingkungan.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa pihaknya masih berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai rencana pembinaan bagi para jukir liar. Dia menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap saran, namun saat ini akan mengambil langkah tegas dengan melakukan penindakan langsung di lokasi.

“Siapapun yang memanfaatkan situasi ini dan menimbulkan keresahan di masyarakat harus ditindak tegas,” kata Syafrin.

Syafrin mengatakan bahwa pihaknya berencana akan melakukan eksekusi pada pekan depan, dengan melakukan identifikasi lokasi-lolasi parkir liar dan melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir sembarangan.

Sebelumnya, ramai di media sosial terkait keluhan masyarakat mengenai jukir liar di minimarket yang menyediakan “parkir gratis” bagi pengunjung, pada Jumat (3/5).

“Kondisi tersebut terjadi karena pemerintah setempat tidak tegas dalam menegakkan aturan dan tidak memberikan lapangan pekerjaan yang layak bagi tenaga kerja yang ada,” tulis akun @hanssolo sebelumnya.

Sumber: Antara

BERITA TERBARU
- Advertisment -
Google search engine

BERITA POPULER