Tim nasional (Timnas) Anies-Muhaimin (AMIN) menegaskan sikap final mereka terkait pemindahan ibu kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur masih digodok. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Timnas AMIN, Usamah Abdul Aziz. Pasangan AMIN masih mempertimbangkan pandangan dari partai politik Koalisi Perubahan yang memiliki sikap berbeda terkait IKN.
Partai Koalisi Perubahan seperti PKS dan PKB memiliki pandangan berbeda terkait pemindahan ibu kota. PKS ingin Jakarta tetap menjadi ibu kota Indonesia, sementara PKB merupakan salah satu partai yang menyetujui disahkannya UU IKN. Anies Baswedan juga telah menyampaikan bahwa UU IKN perlu dievaluasi kembali terkait kebutuhan finansial dari APBN. Dia juga menyebut bahwa proyek pembangunan IKN yang memakan biaya sekitar Rp 460 triliun akan lebih bermanfaat jika dialokasikan ke berbagai daerah atau sektor pembangunan lainnya.
Cawapres Muhaimin Iskandar juga mengungkapkan bahwa partai memiliki pandangan yang berbeda terkait UU IKN, namun PKB sampai hari ini masih yakin bahwa UU IKN harus dilaksanakan.
Dalam kampanye di Bandung, Anies menyatakan bahwa jika terpilih, mereka akan mengkaji ulang UU IKN. Anies berpendapat bahwa proyek IKN membuat pembangunan terkonsentrasi di satu tempat, padahal Indonesia seharusnya meratakan pembangunan di berbagai daerah.igDecimal: left;’);
});
});
if ($(“#video_207500”).length > 0) {
$(“.marginingt: 100px; display:inline-block;” scrolling=”no” frameborder=”0″ width=”100%” allowfullscreen=”1″ height=”360″ src=”//www.youtube.com/embed/0INxWVs4A5o?playsinline=1&modestbranding=1&color=white&autohide=0&showinfo=0&html5=1&rel=0&fs=0&loop=1&playlist=0INxWVs4A5o”>
