Pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono memberikan analisis mendalam terkait debat calon wakil presiden (cawapres) untuk pilpres 2024. Menurutnya, strategi debat cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mirip dengan Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014.
Vishnu Juwono mengatakan, “Saya menilai Gibran unggul dalam delivery, Mahfud dalam substansi, Cak Imin tidak optimal.” Ia juga mencatat bahwa strategi TKN Prabowo – Gibran dalam menurunkan ekspektasi terhadap Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berhasil. Vishnu menyebut strategi ini mirip dengan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 2014, di mana menciptakan ekspektasi rendah untuk mendapatkan kejutan positif.
Vishnu menyebut Gibran sebagai underdog, yang memungkinkan Gibran untuk tampil mengikuti jejak ayahnya dengan bahasa sederhana, menyampaikan pesan kunci berulang, seperti tentang program ekonomi untuk mewujudkan generasi emas di 2045. Namun, ia juga menyoroti kelemahan peserta debat, terutama Muhaimin Iskandar yang kesulitan memanfaatkan waktu terbatas dan menggunakan istilah “selepet economics” yang dianggap tidak pas untuk topik serius yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Vishnu juga menilai Mahfud MD unggul dalam aspek substansi, khususnya saat menyampaikan program ekonomi di pernyataan penutup, meskipun delivery-nya terkesan terburu-buru dan menggunakan teks terlalu banyak. Namun, ia juga mengkritik adanya disinformasi, ketidakakuratan fakta, dan penyampaian program ekonomi yang tidak realistis dari ketiga kandidat cawapres.
Selain itu, Vishnu juga menyoroti kekurangan KPU sebagai penyelenggara debat, di mana penambahan podium kepada para peserta cawapres dianggap tidak memberikan perbaikan signifikan, sementara format debat masih terlihat seremonial, kaku, dan birokratis.
Vishnu juga menyarankan batasan maksimal tiga subtopik untuk mendapatkan pemikiran lebih mendalam, misalnya subtopik ekonomi digital, ekonomi sektor riil, dan ekonomi sektor investasi. Ia juga menegaskan bahwa isu ekonomi seharusnya menjadi fokus calon presiden, bukan wakil presiden, dalam pemilihan kepala pemerintahan.
