Komisi luar negeri di parlemen Turki pada hari Selasa (26/12) akhirnya menyetujui keanggotaan Swedia dalam NATO. “Protokol (tentang bergabungnya Swedia ke NATO) disetujui oleh komisi,” kata anggota parlemen dari partai CHP, Utku Cakirozer, yang juga merupakan anggota komisi luar negeri.
Langkah ini membuka jalan bagi pemungutan suara penuh di parlemen, yang dikuasai oleh partai dan aliansi pendukung Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Permohonan Swedia untuk bergabung dengan NATO telah terhenti selama berbulan-bulan terutama karena penentangan Turki. Keputusan menerima anggota baru memang hanya bisa diambil NATO dengan suara bulat.
Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Swedia dan Finlandia mengubah total posisinya sebagai negara tanpa blok militer yang sudah dianut selama puluhan tahun. Kedua negara mengajukan permohonan menjadi anggota NATO.
Dua negara, yaitu Turki dan Hungaria awalnya menolak masuknya Swedia dan Finlandia sebagai anggota NATO. Namun keduanya akhirnya mengalah dalam kasus Finlandia, dan bulan April lalu Finlandia resmi diterima sebagai anggota ke-31 aliansi pertahanan NATO.
Namun, Turki masih menolak keanggotaan Swedia, terutama setelah di negara itu terjadi aksi-aksi pembakaran Al-Quran.
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memuji hasil pemungutan suara di komisi parlemen Turki, dan mengatakan dia mengandalkan Turki dan Hongaria untuk menyelesaikan ratifikasi mereka “sesegera mungkin.” “Keanggotaan Swedia akan membuat NATO lebih kuat,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom juga menyambut hasil itu. “Kami berharap dapat cepat menjadi anggota NATO,” katanya kepada stasiun televisi publik Swedia, SVT Nyheter.
Presiden Erdogan bulan Juli lalu memperlunak sikapnya setelah Stockholm menindak kelompok Kurdi yang disebut Ankara sebagai teroris. Namun pada bulan Desember, Erdogan mengaitkan keanggotaan Swedia dengan keputusan Kongres AS untuk menyetujui penjualan jet tempur F-16 ke Turki.
Dia juga menuntut sekutu NATO, termasuk Kanada, harus mencabut embargo senjata yang diterapkan terhadap Ankara. Tuntutan baru itu makin mempersulit keanggotaan Swedia di NATO.
“Keanggotaan Swedia di NATO dan penjualan F-16 ke Turki akan ditangani melalui koordinasi sampai batas tertentu… karena sayangnya, tidak ada negara yang saling percaya,” kata Ozgur Unluhisarcikli, direktur lembaga think tank US German Marshall Fund di Ankara, kepada AFP.
Angkatan udara Turki yang alutsistanya makin tua, menderita setelah dikeluarkan dari program gabungan pesawat tempur F-35 yang dipimpin AS pada tahun 2019. Hal ini merupakan pembalasan atas keputusan Erdogan mengakuisisi sistem pertahanan rudal canggih dari Rusia, yang dipandang NATO sebagai ancaman keamanan operasional.
Pemerintahan Joe Biden telah berulang kali berjanji untuk melanjutkan penjualan F-16 senilai USD 20 miliar ke Turki, tetapi anggota parlemen di AS memblokir keputusan itu, dengan alasan kekhawatiran tentang dugaan situasi hak asasi manusia di Turki dan ketegangan jangka panjang dengan Yunani.
Belakangan, retorika anti-Israel Erdogan setelah dimulainya perang dengan Hamas di Gaza menimbulkan kekhawatiran baru di Washington.
“Meskipun permasalahannya tidak ada hubungannya, pernyataan Turki yang mendukung Hamas semakin memperumit proses pembelian F-16,” kata Ozgur Unluhisarcikli, direktur lembaga think tank US German Marshall Fund di Ankara, kepada kantor berita AFP.
“Tetapi jika Biden dan Erdogan menunjukkan kemauan yang diperlukan, kita berharap prosesnya akan segera selesai,” pungkasnya.
