Jakarta (ANTARA) – IKN (Ibu Kota Nusantara) merupakan nama ibu kota baru Republik Indonesia yang berada di Kalimantan Timur. Pemerintah memutuskan memindahkan ibu kota untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Jakarta serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur antara lain bertujuan mengurangi tekanan pada Jakarta yang semakin padat dan rawan bencana, serta mendukung pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah di Jakarta, seperti kemacetan, pencemaran lingkungan, dan risiko bencana alam. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru.
IKN dirancang sebagai pusat administrasi yang lebih modern dan ramah lingkungan, dengan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemindahan ibu kota bertujuan mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur, dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi Kalimantan untuk menciptakan pusat pemerintahan yang efisien dan mendukung pemerataan pembangunan. Lalu, apa urgensi spesifik pemerintah Indonesia memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN? Berikut penjelasannya, mengutip OIKN:
**Urgensi pemindahan ibu kota negara ke IKN**
**1. Visi Indonesia 2045**
Untuk menghadapi tantangan mendatang dan mencapai Visi Indonesia 2045, yang menargetkan Indonesia menjadi ekonomi lima besar dunia dengan PDB per kapita 23.119 dolar AS, diperlukan transformasi ekonomi yang memperkirakan Indonesia akan keluar dari middle income trap pada 2036. Transformasi ini melibatkan hilirisasi industri, pengembangan infrastruktur, dan reformasi birokrasi dari 2020 hingga 2024, yang mendasari kebutuhan akan IKN untuk mendukung proses tersebut.
**2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata**
Dalam konteks ini, IKN diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Sebelumnya, Jakarta sebagai pusat pemerintahan, politik, dan industri, mengendalikan 70 persen perputaran uang meski hanya mencakup 0,003 persen dari luas daratan Indonesia dan memiliki 3,9 persen dari jumlah penduduk nasional. Ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia disebabkan oleh terpusatnya pembangunan di Jakarta dan Pulau Jawa. Kondisi ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tidak memanfaatkan potensi daerah secara maksimal, serta kurang mendukung keadilan antar wilayah dan persatuan bangsa.
**3. Populasi jiwa terlalu padat dan pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi**
Kondisi Jakarta yang kini tidak lagi sesuai sebagai ibu kota negara terlihat dari beberapa faktor. Pertama, kepadatan penduduk Jakarta mencapai 16.704 jiwa/km², jauh lebih tinggi dibandingkan kepadatan nasional yang hanya 141 jiwa/km². Kedua, menurut data TomTom Traffic Index 2020, Jakarta sempat berada di peringkat 10 kota terburuk dunia dalam hal kemacetan pada 2019, meskipun posisinya kemudian turun ke peringkat 31 dari 416 kota besar pada 2020.
**4. Krisis sumber air bersih**
Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2016, Jawa menghadapi krisis air yang cukup serius. Beberapa daerah, termasuk wilayah Jawa Tengah, menunjukkan indikator berwarna kuning yang menandakan tekanan pada ketersediaan air.
**5. Ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan penurunan tanah di Jakarta**
Jakarta menghadapi masalah lingkungan dan geologi yang serius, seperti banjir tahunan dan penurunan tanah yang membuat sebagian wilayahnya berada di bawah dari permukaan laut. Sekitar 50 persen wilayah Jakarta menghadapi risiko banjir lebih sering dari 10 tahun sekali. Selain itu, daerah Jakarta juga terancam oleh aktivitas gunung api, seperti Krakatau dan Gunung Gede, serta potensi gempa bumi dan tsunami. Pemerintah Indonesia berharap pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN akan mencakup perencanaan kota yang ramah lingkungan, dengan fokus pada infrastruktur hijau dan teknologi canggih.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah Jakarta, tetapi juga menjadi contoh bagi pembangunan kota masa depan yang berkelanjutan di Indonesia.
Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024
