25.6 C
Jakarta
Sunday, November 17, 2024
HomeBeritaPengamat menyebut Polri berhasil mengamankan demonstrasi menolak revisi UU Pilkada.

Pengamat menyebut Polri berhasil mengamankan demonstrasi menolak revisi UU Pilkada.

Jumat, 23 Agustus 2024 – 23:03 WIB

Jakarta, VIVA – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R Haidar Alwi mengapresiasi upaya Polri dalam mengamankan demo penolakan terhadap Revisi UU Pilkada kemarin, Kamis 22 Agustus 2024. Demo tidak hanya berlangsung di sejumlah titik di Jakarta tapi juga di berbagai daerah.

Baca Juga :

Pendemo UU Pilkada Diduga Kena Pungli, Kapolres Jakbar Buka Suara

“Kadang kita lupa atau cenderung mengabaikan peran Polri menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam demo kemarin, Polri telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya,” kata R Haidar Alwi, Jumat 23 Agustus 2024.



Polres Metro Jakarta Barat merespons dengan cepat isu yang viral di media sosial terkait dugaan adanya oknum anggota yang meminta uang tebusan kepada pendemo yang diamankan dalam aksi unjuk rasa

Polres Metro Jakarta Barat merespons dengan cepat isu yang viral di media sosial terkait dugaan adanya oknum anggota yang meminta uang tebusan kepada pendemo yang diamankan dalam aksi unjuk rasa

Baca Juga :

Sempat Hilang Kabar, Machica Mochtar Bersyukur Akhirnya Bisa bertemu dengan Anak

Karena dalam menjalankan tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, Polri telah berupaya meminimalisir sekecil mungkin potensi gesekan yang mungkin terjadi.

Namun, demo seringkali dicederai oleh aksi anarkis oknum tak bertanggungjawab dengan memprovokasi, merusak fasilitas umum dan mengganggu ketertiban lalu lintas.

Baca Juga :

Pentolan Ganjarist Ikut Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Depan DPR: Kami Tak Bisa Tinggal Diam

Demo yang awalnya berlangsung damai biasanya berubah menjadi rusuh dan anarkis pada sore hingga malam hari. Maksud hati ingin memperjuangkan nasib rakyat, tapi tidak sedikit rakyat yang menderita akibat aksi tersebut.

“Dalam kondisi rusuh dan anarkis, dimana imbauan dan pencegahan tak lagi diindahkan, maka Undang Undang memperbolehkan Polri mengambil opsi terakhir yaitu tindakan represif,” ujar Haidar Alwi.



Demo menolak revisi UU Pilkada di Kota Malang

Demo menolak revisi UU Pilkada di Kota Malang

Photo :

  • VIVA.co.id/Uki Rama (Malang)

Sebab, aksi anarkis yang mengancam masyarakat, merusak fasilitas umum dan mengganggu ketertiban termasuk dalam kategori tindak pidana. Sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan UU lalu lintas dengan ancaman hukuman mulai dari dua hingga lima setengah tahun penjara.

“Makanya, kalau kemudian ada oknum pendemo yang diamankan Polri, itu bukan tanpa sebab. Diduga provokator atau pelaku anarkis yang tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tapi juga orang lain,” pungkas Haidar Alwi.

Halaman Selanjutnya

Sumber : VIVA.co.id/Uki Rama (Malang)

Halaman Selanjutnya

BERITA TERBARU
- Advertisment -
Google search engine

BERITA POPULER