25 C
Jakarta
Wednesday, November 6, 2024
HomeBeritaPDIP semakin resah dengan langkah Jokowi

PDIP semakin resah dengan langkah Jokowi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Pertemuan itu berlangsung sebelum debat capres pada Ahad (7/1/2024).

Pertemuan tersebut membuat gusar PDIP yang mengkhawatirkan potensi ketidakadilan seorang kepala negara dalam Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung bahwa salah satu warisan seorang pemimpin adalah tanggung jawabnya memastikan pemilu dapat berjalan demokratis, termasuk mencegah suatu perlakuan yang tidak adil.

Presiden Jokowi diketahui bertemu dengan menteri pertahanan dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng pada Jumat (5/1/2024) malam.

Hasto mengatakan bahwa pertemuan tersebut menimbulkan berbagai perspektif, di antaranya dari segi PDIP, Prabowo, dan Jokowi. Dia juga menegaskan bahwa ketika ada pemimpin yang seharusnya netral, tetapi tidak netral, maka rakyat yang semakin cerdas akan menyampaikan sikapnya.

Presiden Jokowi sendiri mengaku berdiskusi tentang pemerintahan hingga pilpres saat makan bersama tiga ketua umum partai, yakni masing-masing Prabowo, Airlangga, dan Zulkifli Hasan.

Jokowi menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Prabowo, Airlangga, dan Zulkifli adalah agenda makan bersama dan dilakukan di luar jam kerjanya sebagai presiden.

Jokowi juga menghadiri makan siang dengan Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, dan makan siang bersama Zulkifli Hasan di salah satu restoran di Kota Bogor, Jawa Barat.

Pada kesempatan tersebut, Zulkifli menyampaikan bahwa Prabowo-Gibran mendapat sambutan hangat di beberapa daerah yang telah dikunjungi. Netralitas kepala daerah juga menjadi perhatian, di mana KASN menunjukkan bahwa penjabat kepala daerah yang ada saat ini belum optimal dalam mengawal netralitas ASN. Salah satu biang keladinya adalah intervensi politik, sehingga mendorong pj kepala daerah membangun investasi politik yang dapat merusak netralitas ASN di instansinya.

BERITA TERBARU
- Advertisment -
Google search engine

BERITA POPULER