Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) harus melibatkan evaluasi lebih dari sekadar nilai akademik, menurut Dicky. Penting untuk mempertimbangkan rekam jejak etik, perilaku, dan integritas calon peserta PPDS sebagai bagian dari proses seleksi. Dokter yang dipilih harus tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki integritas dan empati. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) perlu mengamanatkan institusi pendidikan dokter spesialis untuk memiliki Standar Prosedur Operasional (SOP) etik dan pengawasan profesional yang jelas, termasuk sanksi untuk pelanggaran serius seperti kekerasan seksual.
Diperlukan platform nasional yang independen dan anonim untuk melaporkan kekerasan di lingkungan pendidikan kedokteran guna memutus budaya tutup mulut. Selain itu, setiap peserta PPDS harus mengikuti sistem supervisi klinis yang aktif dengan logbook dan evaluasi perilaku profesional secara berkala. Supervisi tidak hanya sekadar administratif, tetapi juga observasional dan korektif, yang dapat diperkuat dengan peran aktif organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pasien juga harus diberi edukasi bahwa mereka memiliki hak untuk menolak tindakan medis jika merasa tidak aman atau tidak nyaman, dan rumah sakit harus secara eksplisit mendukung hak tersebut.
Peran Tes Kesehatan Mental dalam Pencegahan Kekerasan Seksual
