Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, menyampaikan beberapa catatan terkait banyaknya pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu 2024 berlangsung. Syaikhu menyoroti praktik politik uang yang masih marak menjelang hari pemungutan suara. Dia mendorong agar praktik tersebut harus ditindak tegas.
“Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa money politics, praktik politik yang melibatkan uang dan kekayaan, telah menjadi hal yang umum dalam mengarahkan pilihan,” kata Syaikhu dalam pernyataannya, pada hari Jumat.
Syaikhu menilai bahwa Pemilu 2024 penuh dengan drama dan ketegangan yang bisa merusak fondasi demokrasi. Menurutnya, hal ini seharusnya mendorong pihak penyelenggara pemilu untuk melakukan langkah-langkah tegas demi menjaga integritas proses demokrasi.
“Kami berharap bahwa langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap money politics dapat diperkuat,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPR RI juga menyoroti banyaknya pelanggaran etika oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagai penyelenggara Pemilu. Hal ini mengakibatkan mereka mendapatkan sanksi-sanksi keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurutnya, ketidakprofesionalan KPU terkait Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) menimbulkan kegaduhan dan ketidaknetralan aparat pemerintah dalam Pemilu.
Syaikhu memberikan apresiasi terhadap langkah tim hukum dari AMIN yang akan membawa perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami juga mengapresiasi langkah tim hukum AMIN yang akan mengajukan gugatan terkait kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi. PKS juga akan sabar menunggu keputusan yang akan diambil oleh MK terkait sengketa hasil Pemilu,” kata Syaikhu.
Meskipun demikian, Syaikhu menyatakan bahwa mereka menghormati hasil rapat pleno terbuka Hasil Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh KPU. “Sebagai Partai politik yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan proses pemilu, PKS menghormati keputusan yang diambil oleh KPU,” ujarnya.
