Pada Sabtu, 12 Juli 2025, Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya masalah hukum yang melanda desa. Bahkan, masih ada kasus penyelewengan yang melibatkan kepala desa. Menurut Zigo, Kementerian Desa belum cukup agresif dalam melakukan konsolidasi hingga ke tingkat bawah, menyebabkan berbagai persoalan hukum di desa. Ia juga menyoroti pengelolaan dana desa yang belum maksimal, menjadi salah satu penyebab masalah hukum di desa. Politisi Partai Golkar ini meminta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk turun ke lapangan dan membenahi tata kelola desa, terutama dalam konteks pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Selain itu, Zigo juga mengkritik usulan tambahan anggaran sebesar Rp700 miliar dalam RAPBN 2026 untuk gaji pendamping desa yang diajukan oleh Kemendes. Ia mempertanyakan efektivitas dari anggaran tersebut, menyoroti rendahnya kinerja para pendamping desa di lapangan. Program Kemendes yang mengirim 25 kepala desa ke Tiongkok juga dinilai belum efektif, karena perlu diimbangi dengan penguatan ideologi kebangsaan dan moralitas aparatur desa. Kasus penyelewengan dana desa juga menjadi perhatian Zigo, yang menekankan perlunya tanggung jawab dan nasionalisme yang tinggi. Ia mendorong Kemendes untuk lebih melibatkan Komisi V DPR RI dalam kunjungan ke daerah, agar bisa melihat langsung kondisi dan persoalan yang dihadapi desa serta memastikan kinerja pendamping desa yang optimal.
