Aksi unjuk rasa buruh yang menuntut kenaikan upah minimum hingga penghapusan outsourcing di depan Gedung DPR-MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis 28 Agustus dibubarkan sekitar pukul 12.50 WIB setelah berlangsung sejak pukul 10.00 WIB. Para buruh diminta kembali ke wilayah masing-masing untuk melanjutkan aksi di depan kantor kepala daerah. Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa tidak ada satupun wakil rakyat dari DPR yang bersedia menerima delegasi Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja, termasuk KSPI, namun pihaknya tidak masalah atas ketidakhadiran pihak wakil rakyat. Dalam aksi tersebut, puluhan ribu buruh dari seluruh Indonesia menyuarakan enam tuntutan utama, antara lain menghapus sistem outsourcing, menaikkan upah minimum, dan reformasi pajak. Selain itu, para buruh juga mendesak untuk segera sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru, sesuai perintah MK Nomor 168 Tahun 2024. Menyimak aspirasi rakyat penting untuk dipertimbangkan oleh para pimpinan DPR agar kebutuhan buruh bisa didengarkan dan diakomodasi.
