Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi perhatian utama. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu tersebut terutama terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi akar permasalahan. DPRD bersama para pegiat lingkungan telah mengkritik keberadaan KJA tersebut. Perusahaan yang mengoperasikan KJA menyatakan bahwa kegiatan mereka sudah berjalan sejak tahun 2019. Dalam menghadapi situasi ini, DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan kelestarian lingkungan.
