Ketua Komisi II DPR dalam Sidang MK: Pilkada Serentak dan Penunjukan Pj Bukan Arahan Jokowi
Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang berdampak pada penunjukan penjabat (pj) kepala daerah bukanlah arahan dari Presiden Jokowi. Doli mengungkapkan hal ini sebagai saksi dari pihak Prabowo-Gibran dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Dalam sidang hari ini, kami tidak melihat keterlibatan presiden dalam proses tersebut. Fakta-fakta yang kami temui selama di Komisi II tidak menunjukkan adanya keterlibatan presiden,” ujar Doli di Gedung MK, Jakarta, pada Kamis (4/4/2024).
Penjelasan tersebut disampaikan sebagai tanggapan terhadap tuduhan dari kubu Ganjar-Mahfud yang menyebut bahwa Jokowi melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan memerintahkan ratusan pj kepala daerah untuk mendukung Prabowo-Gibran. Doli menjelaskan bahwa kebijakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 menyebabkan kursi kepala daerah kosong karena beberapa kepala daerah telah berakhir masa jabatannya sebelum tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan penunjukan penjabat dengan kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah.
Politisi Golkar tersebut menegaskan bahwa kebijakan penetapan pj kepala daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 2014. Meskipun Doli sendiri tidak terlibat dalam pembentukan UU tersebut karena pada saat itu belum menjadi anggota DPR.
Dalam penelusurannya, Doli menemukan bahwa kebijakan penetapan pj kepala daerah merupakan inisiatif dari DPR. “Berdasarkan informasi yang saya dapat, UU ini merupakan usulan inisiatif dari DPR saat saya menjadi ketua Komisi II. Kami selalu mencari riwayat setiap pelaksanaan UU yang penting seperti ini,” ujar Doli.
