Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam urusan internal Palang Merah Indonesia (PMI). Menurutnya, PMI adalah mitra kerja Kemenkes yang memiliki aturan organisasi sendiri yang harus dihormati dalam setiap pengambilan keputusan. Budi juga menjelaskan bahwa pemilihan Ketua Umum PMI adalah hak organisasi tersebut, bukan Kementerian Kesehatan. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap spekulasi yang menyebut keterlibatan Kementerian Kesehatan dalam konflik internal PMI antara kubu Jusuf Kalla dan Agung Laksono.
Konflik di PMI muncul setelah Munas ke-22 pada 8 Desember 2024. Jusuf Kalla terpilih kembali sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029 dalam Munas resmi, namun kubu Agung Laksono menolak hasil tersebut. Mereka menggelar Munas tandingan dan menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum, yang kemudian dilaporkan ke Kementerian Hukum. Jusuf Kalla menganggap tindakan ini ilegal dan melaporkannya ke polisi, sementara Agung Laksono memandangnya sebagai masalah organisasi demi perbaikan PMI. Menkes Budi menepis spekulasi keterlibatannya dalam konflik ini, menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan tidak campur tangan dalam urusan internal organisasi di luar lingkup Kemenkes.
