Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menjawab jumlah permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) yang masih di bawah prediksi yang ditetapkan. Dari informasi yang diterbitkan oleh MK, terdapat 278 gugatan sengketa pilkada yang terdaftar hingga Kamis malam pukul 21.40 WIB, sedangkan proyeksi sebelumnya mencapai sekitar 300 kasus. Menanggapi hal ini, Suhartoyo mengungkapkan bahwa setiap kegiatan selalu memiliki estimasi jumlah, namun kadang-kadang tidak selalu akurat sesuai proyeksi awal.
Meskipun pihak-pihak yang terlibat memiliki argumen masing-masing, Suhartoyo menyebut bahwa beberapa di antara mereka mungkin sudah merelakan kekalahan dengan lapang dada dan tidak ingin memperpanjang masalah. Ini mungkin menjadi alasan mengapa jumlah permohonan sengketa pilkada belum mencapai angka yang diharapkan. Meskipun begitu, Suhartoyo menekankan bahwa hal ini tidak dapat dijadikan indikasi menurunnya minat masyarakat untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi.
Dalam menghadapi situasi ini, MK tetap membuka pintu untuk menerima permohonan sengketa pilkada, bahkan setelah batas waktu pendaftaran resmi berakhir pada tanggal 18 Desember 2024. Prinsipnya, pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan masyarakat. Sementara itu, prediksi sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 300 kasus perselisihan hasil pilkada pada tahun 2024, mencerminkan banyaknya pasangan calon kepala daerah yang bertarung dalam pemilihan kali ini.
Demikianlah informasi terkait respons Ketua Mahkamah Konstitusi terhadap jumlah permohonan sengketa pilkada yang masih di bawah proyeksi hingga saat ini. Situasi ini terus dipantau dan MK siap untuk menangani setiap permohonan dengan cermat tanpa menolak perkara yang masuk dari masyarakat, seiring dengan berjalannya proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
