Pasangan selebriti Harvey Moeis dan Sandra Dewi disinyalir terdaftar sebagai peserta aktif program BPJS Kesehatan PBI, yang seharusnya dikhususkan untuk masyarakat miskin. Informasi ini didapat dari tangkapan layar yang beredar di media sosial mengenai daftar kepesertaan mereka di BPJS Kesehatan PBI kelas tiga. Program BPJS Kesehatan PBI seharusnya menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah.
Setelah data diri Harvey Moeis tersebar di media sosial, warganet mulai memeriksa status kepesertaan pasangan selebriti tersebut melalui layanan WhatsApp BPJS Kesehatan. Hal ini menyebabkan kemarahan publik dan penyebaran informasi pribadi Moeis, terutama setelah Ketua Majelis Hakim menyatakan hukuman penjara 6,5 bulan terhadap Moeis dalam kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara Rp300 triliun.
Meskipun tuntutan JPU meminta hukuman penjara 12 tahun bagi Harvey Moeis, Hakim Eko Aryanto memutuskan hukuman 6,5 bulan dengan denda Rp1 miliar. Putusan ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat dan memicu diskusi tentang penerapan keadilan dalam kasus korupsi di Indonesia. Keputusan hakim ini dipertimbangkan berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi kehidupan pribadi terdakwa dan aspek relevan lainnya.
Diskusi mengenai status kepesertaan BPJS Kesehatan PBI pasangan Harvey Moeis dan Sandra Dewi serta putusan hukuman Harvey Moeis menjadi topik hangat di media sosial dan masyarakat. Hal ini menyoroti pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan program kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. Informasi yang tersebar di media sosial juga memicu pertanyaan tentang keadilan dan hukuman dalam kasus korupsi di Indonesia.
