Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan untuk memulangkan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman atau lebih dikenal sebagai Hambali, dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan keprihatinan terkait isu ini dan menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil kepada semua warga negara. Proses pemulangan Hambali dilakukan melalui pendekatan persuasif, tanpa melibatkan kepolisian, dan dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).
Yusril juga membandingkan kasus serupa di masa lalu, di mana upaya diplomasi yang dilakukan dengan mantan teroris Abu Bakar Ba’asyir ternyata berhasil. Menurut Yusril, Pemerintah Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip keadilan, terutama setelah organisasi Jemaah Islamiyah (JI) dibubarkan dan menyatakan komitmennya untuk tidak terlibat dalam aktivitas terorisme.
Meskipun Hambali dianggap terlibat dalam kasus Bom Bali 2002 dan ditahan di Guantanamo atas permintaan Amerika Serikat, Yusril menjelaskan bahwa kasus tersebut telah kedaluwarsa berdasarkan hukum Indonesia. Hambali belum menjalani proses hukum yang jelas, dan Pemerintah Indonesia akan berdiskusi lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto serta pihak Amerika Serikat sebelum mengambil keputusan terkait pemulangan Hambali. Peran Yusril dalam mengatasi isu ini menekankan pentingnya penanganan secara bijaksana dan berkaitan dengan kepentingan nasional.
