Rencana Pembangunan PLTN oleh Bappenas untuk Mendukung Transisi Energi di Indonesia
Jakarta – Dalam upaya mendukung transisi energi jangka panjang di Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) merencanakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Rencana ini diungkapkan dalam pertemuan dengan ORTN BRIN serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) pada tanggal Kamis, 6 Februari 2025.
Berbicara dalam pernyataan resmi pada Senin, 10 Februari 2025, Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menekankan bahwa pengembangan energi nuklir di Indonesia adalah sebuah tantangan yang kompleks dan bukan hal yang sederhana. “Problemnya nuklir ini sering disangka sesuatu yang gampang. Tapi ekosistemnya belum terbentuk, ini yang harus kami mulai. Ini jadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas untuk merencanakan itu,” ujarnya.
Meskipun saat ini pemanfaatan nuklir di Indonesia terbatas pada sektor non-energi, seperti kesehatan, pangan, dan pertanian, namun pemerintah telah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission 2060. Oleh karena itu, energi nuklir dianggap sebagai salah satu solusi utama dalam pengembangan energi bersih. Namun, dalam mengembangkan PLTN, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan terutama terkait posisi nasional, kesiapan organisasi, serta pemetaan stakeholder yang terkait.
Sebagai langkah awal, Bappenas akan membentuk kelompok kerja yang fokus pada revisi isu kelembagaan dan penyusunan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan PLTN. “Kami jangan sampai keluar dari batas kami di perencanaan. Karena inilah momennya, tidak bisa diulang. Kalau kami terlewat, kami akan terus terjebak dalam diskusi seperti ini tanpa aksi nyata,” ujar Febrian.
Beberapa strategi yang akan dilakukan Bappenas dalam pengembangan PLTN termasuk pembentukan tim percepatan pembangunan yang kuat dan independen, reformasi regulasi enerji nuklir, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir. Tantangan dalam pembangunan PLTN tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan politik, seperti yang diakui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami. Menurutnya, perencanaan pembangunan PLTN sudah ada sejak 20 tahun lalu, namun belum terealisasi karena berbagai kendala terutama di tingkatan makro dan isu politik iptek.
Sumber: Bappenas Siapkan Langkah Besar: PLTN Segera Hadir Di Indonesia
Sumber: Bappenas Berencana Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
