Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bertujuan untuk mendukung transisi energi jangka panjang di Indonesia. Dalam pertemuan dengan perwakilan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero), Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan kompleksitas pengembangan energi nuklir di Indonesia. Meskipun saat ini pemanfaatan nuklir di Indonesia terbatas pada sektor non-energi, seperti kesehatan, pangan, dan pertanian, pemerintah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission 2060 dengan memandang energi nuklir sebagai solusi utama dalam pengembangan energi bersih.
Namun, Indonesia masih menghadapi tiga tantangan utama dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir, yaitu posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir, kesiapan organisasi dalam membangun dan mengelola PLTN, dan pemetaan stakeholder terkait dalam pengembangan teknologi nuklir. Sebagai respons, Bappenas merencanakan langkah strategis dengan membentuk kelompok kerja untuk merevisi isu kelembagaan dan menyusun rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Strategi lain yang akan dilakukan meliputi pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN, reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir.
Meskipun secara teknis pembangunan PLTN merupakan tantangan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami, menyoroti bahwa tantangan juga melibatkan isu sosial dan politik. Meskipun gagasan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir sudah ada sejak 20 tahun lalu, berbagai kendala menjadi hambatan dalam penyelesaiannya.bagai tambahan, pihak Bappenas telah menyiapkan langkah besar untuk segera menghadirkan PLTN di Indonesia.
