Pemuda Pancasila (PP) adalah organisasi paramiliter yang didirikan pada 28 Oktober 1959 oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Sebelumnya, organisasi ini bernama Pemuda Patriotik dan merupakan bagian dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang dibentuk oleh tiga perwira tinggi TNI, yaitu A.H. Nasution, Ahmad Yani, dan Gatot Soebroto. Tujuan utama IPKI adalah melawan ancaman komunisme yang diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila sebagai pedoman bangsa.
Dengan berjalannya waktu, Pemuda Patriotik berubah nama menjadi Pemuda Pancasila. Selain itu, muncul pula organisasi sayap seperti Buruh Pancasila, Tani Pancasila, dan Wanita Pancasila yang bertujuan untuk menanggapi kelompok yang terafiliasi dengan PKI. Di era Orde Baru, IPKI bertransformasi menjadi partai politik dan ikut serta dalam Pemilu 1971, tetapi mengalami perpecahan internal sehingga bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sementara Pemuda Pancasila memilih bersekutu dengan Golkar.
Pada tahun 1981, digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Pemuda Pancasila di Cibubur di mana Japto Soerjosoemarno terpilih sebagai Ketua Umum. Peran Pemuda Pancasila dalam sejarah Indonesia sangat signifikan, terutama saat kudeta 1965 yang berujung pada penggulingan Presiden Soekarno. Di era Orde Baru, organisasi ini mendukung pemerintahan Soeharto dan memiliki hubungan erat dengan Golkar. Meskipun Orde Baru berakhir, Pemuda Pancasila terus beraktivitas dan menyesuaikan diri dengan perubahan politik.
Selain berbagai kontroversi, Pemuda Pancasila juga aktif dalam kegiatan sosial dan meraih prestasi nasional seperti pemecahan rekor MURI, inisiasi sajadah anti COVID-19, dan memberikan bantuan bagi korban erupsi Gunung Semeru. Organisasi ini, dengan sejarah panjang dan kompleksnya, tetap menjadi elemen penting dalam dinamika sosial dan politik Indonesia meski sering dikaitkan dengan kontroversi dan kasus-kasus tertentu.
