Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Pangandaran pada 22 April 2025, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, memberikan apresiasi serta catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun 2024. Meskipun terdapat capaian positif sepanjang tahun tersebut, Asep menyatakan bahwa masih ada ruang perbaikan yang perlu diperhatikan bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKPJ disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mencakup berbagai aspek terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, kebijakan strategis, tindak lanjut rekomendasi DPRD sebelumnya, serta pelaksanaan tugas dari pemerintah pusat dan provinsi.
Asep juga menyoroti perlunya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. LKPJ bukan hanya sebagai laporan tahunan kepada DPRD, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Evaluasi ini dianggap penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.
DPRD Kabupaten Pangandaran mendorong pemerintah daerah untuk mengambil tindakan atas rekomendasi strategis yang telah disampaikan guna mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Beberapa rekomendasi penting yang diberikan DPRD antara lain terkait pemutakhiran data peserta BPJS, inventarisasi lampu penerangan jalan umum, optimalisasi pajak kendaraan bermotor, perbaikan manajemen PAD, tindak lanjut penyertaan modal perumda, penyesuaian zonasi harga tanah dan NJOP, serta penyelesaian status pegawai non-ASN.
Ketua DPRD Asep Noordin menegaskan pentingnya merespons semua rekomendasi tersebut untuk memperbaiki sektor pemerintahan. Evaluasi dan rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melangkah menuju pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat. Melalui evaluasi LKPJ Bupati Tahun 2024, DPRD menunjukkan komitmennya dalam mengawal pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memanfaatkan potensi daerah secara maksimal, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
