Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk lebih berani menolak bahan baku yang tidak berkualitas guna menjaga agar program makan bergizi gratis (MBG) tidak mengalami masalah di masa mendatang. Dia menegaskan perlunya pengetatan dalam proses produksi dan distribusi makanan, serta penerapan protokol keamanan saat pengantaran makanan dari dapur ke sekolah. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya insiden keracunan makanan seperti yang terjadi sebelumnya.
Dalam upaya pengetatan prosedur, Dadan Hindayana juga mengungkapkan perlunya pembatasan waktu dalam proses pengantaran makanan untuk menjaga kualitasnya. Selain itu, ia menekankan pentingnya uji organoleptik terhadap makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan, Dadan juga menyebutkan rencana pelatihan rutin bagi penjamah makanan setiap dua bulan.
Tidak hanya itu, aspek organisasi dan transparansi dana juga menjadi fokus perbaikan. Dadan memastikan bahwa SPPG harus memiliki rekening virtual yang diverifikasi sebelum beroperasi serta mengusulkan proposal secara berkelanjutan untuk memastikan akuntabilitas dana yang digunakan. Langkah-langkah ini diambil sebagai respons atas kasus keracunan makanan yang terjadi sebelumnya di sejumlah daerah.
Secara keseluruhan, Dadan Hindayana menekankan perlunya pengetatan dalam SOP, pelatihan rutin, dan peningkatan transparansi dalam menjaga kualitas dan keamanan program makan bergizi gratis. Dengan langkah-langkah ini diharapkan insiden keracunan makanan dapat diminimalisir dan tujuan dari program MBG tetap tercapai dengan baik.
