Pada tanggal 23 Mei 2025, detik.com menarik artikel berjudul “Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?” karya YF, yang sebelumnya diterbitkan pada 22 Mei 2025. Artikel tersebut mengkritisi pengangkatan Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai yang dinilai melanggar prinsip meritokrasi dalam tubuh ASN. Penghapusan artikel dilakukan setelah penulis mengalami ancaman serius terhadap keselamatannya. Berdasarkan laporan Tempo, YF mengalami teror fisik setelah artikelnya terbit. Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras praktik teror dan intimidasi terhadap warga negara yang menyatakan kritik terhadap kebijakan negara, terutama yang berkaitan dengan dominasi militer di ranah sipil. Mereka menegaskan bahwa pembiaran terhadap kekerasan semacam itu tanpa penyelidikan, akuntabilitas, dan pemulihan korban merupakan kelalaian negara dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya. Intimidasi dan teror terhadap individu dan kelompok kritis semakin sering terjadi dalam dua bulan terakhir, menargetkan akademisi, jurnalis, mahasiswa, pembela HAM, dan masyarakat sipil secara umum. Kritik terhadap kebijakan-kebijakan seperti revisi Undang-Undang TNI, penerbitan Perpres 66/2025 tentang pelibatan TNI dalam kejaksaan, serta penempatan perwira aktif di jabatan sipil, dianggap sebagai sinyal peringatan demokratis. Masyarakat sipil menegaskan bahwa negara harus memberikan respon dialogis, bukan represif, terhadap suara publik agar demokrasi tetap berjalan. Demokrasi tidak akan bertahan jika kekerasan dijadikan respon terhadap kritik-kritik publik.
