Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkapkan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang tetap akan dilakukan di tahun 2026, asalkan kebijakan tersebut memberikan manfaat yang baik bagi rakyat. Puan menegaskan bahwa DPR RI akan mendukung kebijakan tersebut sepanjang itu berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Pada masa sidang yang akan datang, DPR akan membahas RAPBN 2026 dan meninjau pengelolaan dana APBN secara cermat.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, juga memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran akan berlanjut pada tahun 2026. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa evaluasi efisiensi anggaran tahun ini akan menjadi acuan dalam penyusunan APBN 2026. Strategi tersebut mengacu pada Asta Cita 8 prioritas Presiden, dengan fokus pada program-program yang dikembangkan oleh Kementerian dan Lembaga.
Penguatan kualitas belanja pada tahun 2026 akan dilakukan melalui efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Belanja negara pada tahun tersebut dialokasikan sekitar 14,19 hingga 14,75 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah juga akan memperbaiki sinergi antara kebijakan pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, layanan publik, dan kemandirian daerah.
