Kemandirian Antariksa Indonesia Tidak Boleh Lagi Dibiarkan Terpinggirkan
Di tengah ketegangan geopolitik yang semakin meningkat di luar angkasa, Indonesia perlu segera merumuskan strategi antariksa nasional yang tidak hanya berfokus pada kemajuan teknologi, tetapi juga menjamin kepentingan jangka panjang negara. Hal ini menjadi sorotan dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP Universitas Indonesia. Acara ini bertajuk “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” dan diwarnai dengan kehadiran berbagai tokoh dari parlemen, kementerian/lembaga, militer, akademisi, dan media. Pembukaan acara dilakukan oleh Dekan FISIP UI, Prof. Semiarto Aji Sumiarto, yang menegaskan pentingnya perbincangan mengenai isu antariksa sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi nasional dalam menghadapi tantangan global.
Prof. Thomas Djamaluddin dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang juga merupakan mantan Kepala LAPAN, sebagai pembicara utama, mengingatkan bahwa penguasaan teknologi di luar angkasa adalah syarat mutlak untuk kedaulatan dan daya saing nasional. Menurutnya, Indonesia, yang telah memulai program keantariksaan sejak tahun 1960-an dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang berhasil meluncurkan satelitnya sendiri, sekarang menghadapi tantangan besar dalam hal tata kelola, pembiayaan, dan arah kebijakan pasca integrasi LAPAN ke BRIN.
“Menghadapi kompetisi ekonomi antariksa global yang semakin pesat, Indonesia perlu langkah-langkah cepat dan strategis untuk tidak tertinggal,” ungkap Prof. Djamaluddin.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, mantan Kepala Staf TNI AU, juga memberikan peringatan tentang pentingnya ruang antariksa sebagai medan strategis yang setara dengan darat, laut, dan udara. Dia menyoroti dampak langsung dari militerisasi orbit terhadap kedaulatan dan pertahanan negara.
“Sekaranglah saatnya untuk berpikir strategis dan bertindak terpadu dengan mengaktifkan kembali Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai forum koordinasi lintas sektor. Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu agar tidak mengulangi hal seperti kasus kehilangan kendali atas FIR,” tegas Chappy.
Anggarini S., M.B.A., perwakilan dari Asosiasi Antariksa Indonesia, juga menekankan urgensi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap negara lain dalam hal akses data dan peluncuran satelit. Ia mendorong pembangunan ekosistem antariksa nasional secara menyeluruh dan pengembangan konstelasi satelit orbit rendah (Low Earth Orbit/LEO) untuk mendukung ekonomi dan layanan publik.
“Teknologi antariksa adalah solusi yang efektif secara biaya bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Ini membutuhkan regulasi yang jelas dan komitmen pemerintah yang kuat,” ujar Anggarini.
Dukungan politik juga menjadi fokus utama dalam diskusi. Dr. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menegaskan bahwa sektor antariksa merupakan indikator penting dalam kekuatan geopolitik dan ekonomi global.
“Meskipun masih belum menjadi prioritas politik karena dampaknya belum dirasakan langsung oleh masyarakat, sektor antariksa tetap harus mendapat dukungan. DPR mendukung percepatan pembahasan RUU PRUN sebagai dasar hukum penguatan antariksa nasional,” jelas Dave.
Yusuf Suryanto, Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Bappenas, menekankan pentingnya kerangka pembiayaan yang kuat dan konsistensi lintas sektor agar antariksa menjadi bagian integral dari strategi nasional.
“Dalam RPJPN 2025–2045, sektor antariksa telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Namun implementasinya memerlukan kerja sama yang solid, koordinasi pembangunan, dan dukungan fiskal yang nyata. Tanpa itu, kita akan tertinggal dari negara-negara tetangga,” kata Yusuf.
Kesimpulan dari sesi diskusi ini menggarisbawahi bahwa Indonesia tidak bisa hanya menjadi penonton dalam kompetisi antariksa global. Perlu adanya strategi nasional yang terintegrasi, lintas sektor, dan berjangka panjang agar Indonesia dapat bersaing dan berdaulat di era ekonomi antariksa yang semakin kompetitif.
Sumber: Kemandirian Antariksa Indonesia Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional: Strategi Menghadapi Rivalitas Global Di Era Ekonomi Antariksa
Sumber: Menggapai Bintang Dengan Strategi Bumi: Urgensi Kebijakan Antariksa Nasional Indonesia
