Pembangunan 2.100 rumah bantuan oleh Pemerintah Pusat bagi warga eks pejuang Timor Timur dan warga di Kabupaten Kupang, NTT, telah selesai. Namun, ditemukan dugaan tindak korupsi yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi NTT. Wamen Pekerjaan Umum RI, Diana Kusamastuti, juga dimintai keterangan terkait dugaan korupsi ini. Situasi ini membuat warga penerima bantuan belum dapat menempati rumah mereka karena masih dalam proses penyelidikan.
Eurico Guterres bersama ribuan warga penerima bantuan yang rumahnya telah selesai dibangun menanggapi hal ini. Mereka sangat menghormati proses hukum yang berjalan namun meminta agar mereka dapat segera menempati rumah mereka di atas tanah yang mereka perjuangkan. Sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo, pembangunan rumah bantuan ini telah menjadi kenyataan. Meskipun kini rumah-rumah sudah dibangun, warga masih belum bisa menempatinya. Eurico menegaskan bahwa mereka tidak ingin terus-menerus dihambat untuk menempati rumah yang seharusnya menjadi hak mereka.
Pembangunan 2.100 rumah bantuan tersebut dilakukan oleh 3 BUMN di Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang dengan total nilai konstruksi mencapai milyaran rupiah. Meskipun proses hukum tengah berjalan, warga berharap agar masalah ini segera tuntas sehingga mereka dapat segera menempati rumah yang telah lama mereka tunggu. Selain itu, mereka juga menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku tanpa menghambat hak mereka untuk menempati rumah tersebut.
