Presiden Indonesia Prabowo Subianto baru saja mengumumkan kenaikan gaji hakim secara nasional, dengan penyesuaian tertinggi mencapai 280%. Hal ini merupakan respons terhadap stagnansi gaji hakim selama hampir dua dekade, yang telah memaksa banyak hakim, terutama yang berada di daerah terpencil, untuk menghadapi kesulitan finansial. Prabowo menegaskan pentingnya martabat bagi para hakim, agar mereka tetap independen dan tidak bisa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.
Dalam acara pelantikan hakim di seluruh Indonesia, Prabowo menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dengan penyesuaian gaji yang beragam. Menurutnya, para hakim merupakan penjaga terakhir keadilan bagi masyarakat, khususnya mereka yang mencari keadilan. Prabowo menekankan perlunya hakim yang adil dan menjunjung tinggi prinsip keadilan tanpa adanya diskriminasi.
Kejutan bagi Prabowo adalah saat mengetahui bahwa gaji hakim tidak mengalami kenaikan selama 18 tahun, dengan sebagian hakim masih mengalami kesulitan finansial. Untuk mendanai reformasi ini, Prabowo bahkan bersedia memotong anggaran militer dan kepolisian jika diperlukan. Menurutnya, penegakan hukum tidak akan efektif jika pelaku kejahatan tidak diadili secara adil dan berkeadilan.
Prabowo memerintahkan Menteri Keuangan untuk mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kenaikan gaji hakim, dengan prioritas pada hakim berpangkat terendah yang akan menerima kenaikan hingga 280%. Prabowo meyakinkan bahwa anggaran nasional mencukupi untuk proyek ini, karena sistem hukum yang kuat merupakan landasan keberhasilan negara dan keadilan harus dijamin bagi semua warga.
