Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, menyerukan sektor swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur nasional Indonesia. Dalam acara Konferensi Infrastruktur Internasional 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Prabowo menegaskan pentingnya adanya undang-undang yang memungkinkan sektor swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Dia mengakui bahwa sektor swasta memiliki keunggulan dalam hal efisiensi, teknologi, dan kecepatan dalam proses konstruksi. Prabowo juga mengkritik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena dinilai birokratis dan kurang efisien, terlalu sering mengandalkan suntikan modal dari Pemerintah. Untuk mendorong perusahaan swasta agar lebih aktif berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, Prabowo berjanji untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan aman. Kebijakan efisiensi fiskal yang diterapkan oleh pemerintah telah memberikan ruang anggaran yang cukup untuk proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu, dana investasi kedaulatan Indonesia, seperti Danantara, juga menjadi instrumen keuangan tambahan yang mendukung proyek infrastruktur. Dengan adanya inisiatif seperti Danantara, pemerintah siap untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur yang dapat membawa Indonesia menuju transformasi besar.
