Pemerintah pusat sedang berusaha menyelesaikan sengketa empat pulau di Aceh dan Sumatera Utara. Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Mendagri Tito Karnavian untuk menyelesaikan polemik terkait status empat pulau tersebut. Selain itu, Yusril juga berencana berbicara dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumut untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Sampai saat ini, pemerintah pusat belum mengambil keputusan terkait status empat pulau tersebut apakah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Singkil, Aceh, atau Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Yusril mengimbau semua pihak agar tenang dan tidak terprovokasi dalam menyikapi permasalahan ini. Dia juga menjelaskan bahwa dalam menghadapi ketidakjelasan terkait batas wilayah dan status pulau, Pemerintah Pusat biasanya menyerahkan kepada daerah untuk bermusyawarah menentukan batas-batas tersebut. Tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut untuk menyelesaikan dan menyepakati batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Menurut Yusril, nantinya Mendagri akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara kedua provinsi tersebut. Empat pulau yang menjadi polemik antara kedua provinsi tersebut telah ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara oleh Kemendagri. Keputusan ini diambil setelah survei langsung dilakukan ke empat pulau tersebut.
