Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik karena pembagiannya dalam bentuk paket bahan mentah, mirip dengan pembagian sembako. DPR mengingatkan pemerintah agar tidak membebani masyarakat dengan program tersebut. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti pembagian bahan mentah dalam program MBG di beberapa sekolah di Tangerang Selatan. Paket MBG terdiri dari jeruk, pisang, ikan asin, telur puyuh, beras, dan kacang tanah, semuanya dalam keadaan mentah. Nurhadi mengkritisi hal ini dan menekankan pentingnya evaluasi terhadap program MBG serta tanggung jawab Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap program pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Nurhadi, pemberian bahan pangan mentah dalam program MBG menimbulkan kebingungan di masyarakat dan menyamakan program tersebut dengan program bagi-bagi sembako. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh untuk memastikan program MBG tidak hanya berpihak pada masyarakat tetapi juga efektif dalam pemberian makanan bergizi kepada anak-anak. Nurhadi juga mengkritisi pengalihan tanggung jawab yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya tidak mengeluarkan kebijakan pembagian MBG dalam bentuk bahan mentah. Pada masa libur sekolah, jika para siswa dan guru tidak hadir, fokus MBG akan dialihkan kepada ibu hamil, menyusui, dan balita. Nurhadi menanggapi hal ini dengan mengingatkan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tidak memaksakan pelaksanaan program dan meminta untuk menahan pelaksanaan MBG selama masa libur sekolah.
Nurhadi mendorong agar BGN dan SPPG menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat tentang program MBG dan melibatkan mereka dalam evaluasi teknis program tersebut. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG serta realokasi anggaran untuk bantuan yang lebih terukur manfaatnya jika terjadi dinamika di lapangan. Nurhadi berharap agar kebijakan yang diambil berdasarkan data dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bukan malah membingungkan mereka.
