Insiden tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali menjadi perhatian utama Komisi V DPR yang bertanggung jawab atas urusan transportasi. Hal ini mendorong perlunya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan pelayaran dan keselamatan penumpang. Anggota Komisi V DPR, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan pentingnya audit tersebut karena insiden KMP Tunu Pratama merupakan insiden ketiga dalam kurun waktu kurang dari dua pekan. Ia menyoroti serangkaian peristiwa kapal tenggelam di Selat Bali dalam waktu dekat, yang menurutnya merupakan sinyal dari masalah sistemik dalam manajemen keselamatan pelayaran di Indonesia.
Menurut Irine, tiga kecelakaan kapal yang terjadi dalam waktu singkat di jalur vital penyeberangan Jawa-Bali harus menjadi peringatan penting untuk memperbaiki sistem keselamatan pelayaran. Selain mengamati masalah teknis, Irine juga menyoroti pentingnya ketersediaan data manifest yang akurat dan kesesuaian informasi saat kapal berlayar. Faktor cuaca dan arus kuat Selat Bali juga menjadi pertimbangan penting dalam evaluasi izin kapal berlayar di malam hari. Irine menekankan pentingnya pengawasan, peringatan, dan pencegahan sebagai langkah nyata dalam meningkatkan keselamatan pelayaran.
Ditambahkan bahwa Insiden KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam membawa dampak negatif dengan menambah daftar kecelakaan kapal laut di Selat Bali. Irine meminta Kementerian Perhubungan dan instansi terkait untuk segera melakukan audit teknis terhadap armada penyeberangan di Selat Bali, serta melakukan inspeksi mendalam terhadap standar keselamatan, pelatihan kru, dan penegakan SOP keberangkatan. Insiden tersebut, yang menyebabkan enam kematian dan 30 orang hilang, menyoroti pentingnya perlunya perbaikan sistem keselamatan pelayaran di Indonesia melalui tindakan konkret dan menyeluruh.
