DPR RI telah membentuk tim supervisi untuk mengawasi proses penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenbud RI). Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran proyek penulisan sejarah tanpa menghilangkan fakta-fakta penting. Sebelumnya, penulisan ulang sejarah menuai kontroversi yang membuat pembentukan tim supervisi menjadi langkah yang penting. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses penulisan sejarah Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menghormati fakta sejarah yang telah ada serta menghindari penghapusan atau pemalsuan sejarah. Proses penulisan ulang melibatkan 113 sejarawan dari seluruh Nusantara, meskipun terdapat sejarawan yang memutuskan mundur karena menemukan kejanggalan. Tim supervisi yang terdiri dari anggota Komisi III dan X DPR RI bertugas memastikan penulisan ulang sejarah dilakukan secara profesional dan akurat. Tidak hanya itu, Puan juga menegaskan pentingnya menjaga semangat Jas Merah (Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah) yang dijadikan pedoman dalam proses penulisan ulang sejarah bangsa. Sehingga, proses penulisan ulang sejarah Indonesia harus tetap dilakukan dengan hati-hati dan kehati-hatian untuk memastikan keberlangsungan dan keakuratan sejarah.
