Pemerintah melalui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia (PKP RI) Fahri Hamzah berencana melakukan upaya normalisasi harga tanah agar dapat dibangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga yang terjangkau. Menurut Fahri, harga rumah tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi dan konstruksi mahal, tetapi juga oleh harga tanah yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, pemerintah perlu stabilisasi harga tanah agar menjadi lebih layak dan terjangkau. Dalam diskusi publik dengan tema “Rumah untuk Semua: Strategi Pemerintah Mempercepat Akses Hunian Layak,” Fahri menekankan pentingnya normalisasi harga tanah dan penggunaan tanah negara untuk mengurangi harga tanah yang tinggi.
Selain itu, Fahri juga menyampaikan bahwa konsep sewa jangka panjang dapat menjadi solusi sehingga harga tanah bisa diturunkan. Dia mencontohkan bahwa harga rumah yang mahal disebabkan oleh harga tanah, bukan karena konstruksi bangunan yang mahal. Paulus Totok Lusida, Ketua REI 2019-2023, menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan masyarakat untuk percepatan realisasi program 3 juta rumah. Program tersebut dianggap sangat penting karena masih terdapat 35% masyarakat yang tinggal di hunian tak layak.
Dedek Prayudi, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office-PCO), menjelaskan bahwa program 3 Juta Rumah termasuk dalam program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Tujuannya adalah membawa kesejahteraan bagi rakyat dengan mengalokasikan APBN ke program-program unggulan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti makan bergizi gratis, renovasi sekolah, cek kesehatan gratis, dan program 3 juta hunian. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan manfaat program kepada rakyat dari setiap rupiah uang rakyat yang dikelola.
